Surabaya, 12 November 2026 – Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur bersama Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK DPR RI) sukses menyelenggarakan agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertajuk “Fasilitasi Meaningful Participation dalam Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik” pada Kamis (12/11) bertempat di Auditorium Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
Rangkaian kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur Dr. Ertien Rining Nawangsari, Dra., M.Si., perwakilan Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur oleh Wakil Rektor II Prof. Dr. Ir. Sukendah, M.Sc., serta perwakilan Kepala Badan Keahlian DPR RI oleh Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H. (Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian DPR RI). Penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Keahlian DPR RI dengan UPN “Veteran” Jawa Timur ini menjadi langkah strategis dalam mempererat sinergi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam mendukung kajian akademik pembentukan regulasi nasional.
Pada sesi Seminar Nasional, kegiatan diawali dengan pemaparan sosialisasi legislasi oleh Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H. (Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian DPR RI). Diskusi kemudian berlanjut ke sesi penyampaian materi dari para narasumber dan pembahasan oleh para penanggap yang dipandu oleh moderator Izzah Khalif Raihan Abidin, S.H., M.H. (Dosen Departemen Hukum Perdata FH UPNVJT).
Dalam sesi pemaparan materi, narasumber pertama Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H. (Kepala Departemen Hukum Perdata FH UPNVJT) membedah karakter hibrida kontrak pengadaan publik. Ia menekankan pentingnya rekonstruksi hukum kontrak dalam RUU PBJP guna menjamin keseimbangan pembagian risiko, pemisahan tegas antara ranah wanprestasi perdata, pelanggaran administratif, dan tindak pidana korupsi, serta penyempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa kontrak. Sementara itu, narasumber kedua Dr. Rida Perwita Sari, S.E., M.Aks., Ak., CA., CPA. (Ketua SPI sekaligus Dosen Program Studi Akuntansi FEB UPNVJT) menyoroti aspek akuntabilitas keuangan negara dan pencegahan fraud. Ia mengusulkan penguatan pengawasan intern berbasis risiko sejak tahap perencanaan (probity audit), pergeseran orientasi dari kepatuhan prosedur menuju pencapaian nilai manfaat publik (value for money), serta pemanfaatan integrasi data digital sebagai alat deteksi dini kecurangan.
Sementara itu, sesi tanggapan diisi oleh tiga penanggap lintas disiplin yang memberikan masukan kritis terhadap draf RUU PBJP. Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H., CLA. (Koordinator Program Studi Magister Hukum FH UPNVJT) menyoroti harmonisasi regulasi pengadaan dan jaminan kepastian hukum bagi pelaksana pengadaan yang beritikad baik. Penanggap kedua, Dr. Vieta Imelda Cornelis, S.H., M.Hum. (Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo), menggarisbawahi urgensi payung hukum setingkat undang-undang yang bersifat lex specialis guna memperkokoh keberpihakan nyata terhadap Produk Dalam Negeri (PDN), pemberdayaan UMK-Koperasi melalui alokasi anggaran khusus, serta pengetatan kriteria barang impor. Melengkapi diskusi, Dr. Ardi Kasmono, S.STP., M.KP. (Analis Kebijakan Ahli Muda di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Timur/Ketua Tim Pelaksanaan PBJ) memaparkan perspektif praktisi pemerintahan daerah mengenai tantangan implementasi teknis, efektivitas konsolidasi pengadaan, serta tata kelola katalog elektronik di daerah.
Antusiasme peserta terlihat jelas pada sesi tanya jawab interaktif antara mahasiswa, civitas akademika, dan para pembicara. Seluruh catatan kritis dan aspirasi yang berkembang dalam forum ini dihimpun langsung oleh tim perancang Badan Keahlian DPR RI sebagai bahan masukan bermakna (meaningful participation) dalam penyusunan Naskah Akademik RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik.
Melalui terselenggaranya kerja sama dan seminar nasional ini, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis lembaga legislatif dalam melahirkan produk hukum nasional yang partisipatif, berkeadilan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Ke depan, sinergi kelembagaan yang telah terbangun diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai kajian akademik, riset kolaboratif, serta forum diskusi kebijakan publik lainnya. Dengan keterlibatan aktif akademisi dan mahasiswa dalam mengawal proses pembentukan regulasi, FH UPNVJT berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Content Writer: Hizkia Miracle Sharon